Wali Kota Lubuklinggau Ikuti Rakorsus Tingkat Menteri

54
https://www.nusantarasumsel.com/wp-content/uploads/2020/01/Megang...jpg


LUBUKLINGGAU, NS – Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe didampingi Wakil Wali Kota Lubuklinggau, H Sulaiman Kohar mengikuti Rakorsus Tingkat Menteri via video conference (vidcon) membahas mengenai Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Balai Kota Lubuklinggau, Kamis (13/8/2020).

Dalam arahannya Menko Polhukam RI, Mahfud MD menyampaikan Rakorsus ini dilaksanakan guna menindaklanjut Inpres Nomor 6 Tahun 2020 karena sampai saat ini belum diketahui kapan Covid-19 akan berakhir termasuk antisipasi kasus Covid-19 yang baru. Maka dari pemerintah membentuk Komite Pemahaman Publik, pemulihan perekonomian dan peningkatan protokol kesehatan.

Sementara Wakil Kepala Badan Intelejen Negara (Waka BIN) Republik Indonesia, Teddy Laksamana mengatakan update kasus Covid-19 cenderung meningkat, dimana terdapat klaster diperkantoran.

Selama ini orang perkantoran merasa aman di negara-negara lain para pelanggar protokol kesehatan dikenakan denda. Saran dari BIN harus dilakukan pengecekan protokol kesehatan difasilitas umum dan pembatasan jarak antar pedagang dan juga antar pembeli.

Kemudian memfasilitasi pekerja agar bisa bekerja dari rumah, peletakan CCTV agar mudah mengawasi/menegakkan protokol kesehatan serta memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha pedagangan yang melanggar protokol kesehatan dan menyiapkan posko pengaduan.

Sedangkan Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian menyampaikan poin penekanan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 adalah para gubernur, bupati dan wali kota diminta untuk meningkatkan sosialisasi secara masif penerapan protokol kesehatan, menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat ketentuan kewajiban mematuhi protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat, sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan TNI siapkan mengarahkan kekuatan penuh untuk memberikan dukungan dalam rangka menerapan protokol kesehatan kepada masyarakat.

Sementara Waka Polri, Gatot Eddy Pramono juga mengatakan Polri siap mendukung dengan kekuatan penuh.

Sementara Menko Perekonomian RI, Sofyan A. Djalil menyampaikan di sektor ekonomi ada program baru diluncurkan yakni program bantuan BPD, bantuan subsidi upah kepada pekerja dibawah Rp 5 juta dimana pekerja masih bekerja, banpres produktif pengusaha mikro KUR dan bantuan PUPR untuk sektor pertanian.

Sedangkan Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jhonny G Plate mengatakan pendekatan disiplin dan penegakan hukum pengendalian Covid-19, semua kegiatan perlu pemberian pemahaman agar masyarakat dapat menjalankan protokol kesehatan dimana Kominfo siap mendukung bersama lembaga media yang harus menjadi pencapai saat ini yakni perekonomian bangkit dan kesehatan berjalan (protokol kesehatan), diatur sanksi-sanksi agar masyatakat mengikuti dengan baik dan penidakan hukum yang tegas. (Adv)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here